Diduga ada peran para kakak asuh hingga purnawirawan dibalik moncernya karir Ferdy Sambo sebelum kini jadi pesakitan karena berstatus tersangka dalang pembunuhan Brigadir J.
Diketahui, kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo kini merembet kemana-mana.
Salah satu yang jadi sorotan publik yakni soal adanya istilah `Kaisar Sambo` yang viral di media sosial terkait dugaan jaringan konsorsium judi.
Sedangkan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Mahfud MD sempat menyebut Ferdy Sambo seperti memiliki kerajaan atau sub mabes di institusi Polri.
Dalam kesempatan berbeda, Mahfud MD juga pernah menyebut Ferdy Sambo sebagai seorang jenderal bintang dua rasa bintang lima.
"Sehingga rasa-rasanya kalau di Polri itu Pak Sambo memang praktis bintang lima karena semua takut pada dia. Rasanya semuanya bisa ditembak oleh dia dengan alasan apapun.
no itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan, lalu dia membuat rekayasa, orang hampir percaya dia semua, bahwa itu tembak-menembak, padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu," kata Mahfud MD saat menjadi narasumber di acara iNews TV, pada Rabu (17/8/2022) lalu.
Saat diundang rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI pada Senin (22/8/2022), Mahfud menjelaskan alasannya sempat melabeli Ferdy Sambo layaknya memiliki kerajaan di Mabes Polri.
Dia mengaku awalnya mendapatkan informasi terkait Ferdy Sambo memimpin tiga jenderal bintang satu atau brigadir jenderal.
"Masing-masing memiliki tugas untuk menyelidiki, memeriksa, hingga memberikan sanksi. Dan setiap tahapan penyelidikan itu, harus atas restu Sambo sebagai Kadivpropam Polri," kata Mahfud.
Maka tak heran Mahfud menyebut susunan tersebut dikatakan sebagai kerajaan Sambo di divisi Propam dan layaknya mabes dalam mabes.
"Sehingga menjadi seperti kerajaan seperti Mabes di dalam Mabes (Polri). Itu cerita dari senior-senior," tutur Mahfud.
Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Muradi menilai "Kerajaan Sambo" yang muncul di publik tidak terlepas dari peran pihak lain.
Pihak lain tersebut salah satunya "kakak asuh" di Polri yang sudah terbentuk sejak di Akademi Kepolisian sebagai pola hubungan senior-junior.
Menurut Muradi, karir Ferdy Sambo yang melesat tinggi ini tidak terlepas dari peran "kakak asuh" yang ada di lingkungan Polri.
Sejatinya, sambung Muradi, jabatan Kadiv Propam yang sebelumnya diduduki Ferdy Sambo harusnya diemban oleh sosok polisi dengan pengalaman yang luas.
Misalnya dia pernah menjadi penyidik hingga ke level pengambil kebijakan di level provinsi atau Kapolda.
"Kalau saya menyebut FS (Ferdy Sambo) kurang pengalaman.
Tidak pernah pegang Polda.
Jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, selebihnya di elite.
Beberapa menyebutnya (Ferdy Sambo) polisi Jakarta karena muter-muter (menjabat) di Jakarta," ujar Muradi pada program dialogue Satu Meja The Forum Kompas.TV, Rabu (24/8/2022) malam.
Diketahui, Ferdy Sambo memang merupakan jenderal bintang dua termuda yang dimiliki Polri.
Sebelum terkuak sebagai dalang pembunuhan Brigadir J, karir alumni Akpol tahun 1994 itu memang terbilang melejit.
Sejak masih menjabat perwira menengah, Ferdy Sambo memang dikenal sebagai polisi yang dekat dengan para petinggi Polri.
Contohnya, Ferdy Sambo beberapa kali turut mendampigi Kapolri sejak era Tito Karnavian, Idham Azis hingga era Listyo Sigit Prabowo.
Muradi menuturkan jika melihat kasus Ferdy Sambo secara utuh maka peran kakak asuh yang membesarkan Ferdy Sambo juga bisa ikut diproses.
Menurut Muradi kakak asuh Ferdy Sambo ini adalah master mind atau perencana dari "Kerajaan Sambo".
Bahkan tak hanya menguasai lahan perjudian, diduga juga ikut menjadi beking di sektor lain, salah satunya tambang.
"Kakak Asuh" Ferdy Sambo, kata Muradi, ada yang masih aktif di Kepolisian dan memegang posisi strategis.
"Ada juga yang sudah purnawirawan," ujar Muradi.
Menurut dia kalau Ferdy Sambo diproses secara hukum maka `Kakak Asuhnya` juga harus diproses.
"Kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan FS. Dia (kakak asuh) yang jadi master mind semuanya, bukan hanya judi, ada juga tambang ada juga yang lain," ujar Muradi.
Lebih lanjut Muradi menilai dilihat dari latar belakang Ferdy Sambo, kerajaan yang dibangun Sambo ini memang ada lantaran didukung oleh "Kakak Asuh".
Untuk itu Kapolri perlu juga melihat hal ini sebagai proses penelusuran lebih jauh mengenai kenapa Kerajaan Sambo kuat dan berkuasa.
"Komisi III DPR juga menanyakan itu, Pak Kapolri butuh waktu untuk menuntaskan itu. Momen ini menarik untuk Kapolri untuk bersih-bersih," ujar Muradi.
Namun sayangnya Muradi tak membeberkan siapa saja sosok "Kakak Asuh" Ferdy Sambo.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta kemarin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditanya anggota Dewan soal isu Kerajaan Sambo dan Konsorsium 303 atau bisnis perlindungan judi online yang menyeret nama Sambo dan sejumlah petinggi Polri lainnya.
Menurut Kapolri pihaknya tengah mendalami isu tersebut.
"Terkait dengan beberapa pertanyaan khususnya terkait yang tadi, kemudian memunculkan apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah Konsorsium (303), kemudian juga dengan cacat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak," kata Sigit.
Kapolri mengatakan pihaknya sejak lama fokus pada pemberantasan judi, baik online maupun konvensional.
"Nanti kalau itu (judi) saya masih dapati, pejabatnya pasti saya copot, dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya, judi tidak ada," janji Sigit.
