masukkan script iklan disini
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mamasa mengintruksikan kepada kadernya untuk menolak pin emas yang akan dibagikan ke sejumlah anggota DPRD. Hal itu disampaikan Setriawan, Ketua DPD PSI Kabupaten Mamasa pada Rabu, 28 Agustus 2019.
Menurut Setriawan, penolakan pin emas itu sesuai instruksi DPP PSI dari pusat. Semua kader harus mengikuti intruksi partai dengan menolak pin emas dan meminta dibuatkan pin dari bahan kuningan saja, karena hal itu dianggap lebih murah ketimbang menggunakan pin emas.
“Alasannya PSI menolak pin emas karena dinilai pemborosan anggaran, apalagi yang digunakan adalah APBD. Selain itu tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pin yang digunakan anggota dewan harus terbuat dari emas,” ungkapnya.
Di Kabupaten Mamasa ada satu orang kader PSI yang lolos menjadi wakil rakyat. Henrika Sua’Tasik merupakan Anggota DPRD Mamasa terpilih mewakili Dapil Mamasa III dari Partai Solidaritas Indonesi (PSI). Ia juga menolak untuk menggunakan pin yang berbahan emas itu.
Ketua DPD PSI Kabupaten Mamasa mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Sekretaris DPRD Mamasa secara tertulis mengenai penolakan pemaikan pin emas tersebut.
“Bagi kami PSI, sekecil apa pun dana daerah itu harus diperuntukkan ke arah yang tepat. Pin mau terbuat dari emas atau kuningan tidak akan menurunkan wibawa seorang anggota DPRD. Mereka akan tetap disebut sebagai wakil rakyat,” tutur Setriawan.
Lanjut ia mengatakan, PSI tidak menolak pin tetapi menolak pembuatan pin yang terbuat dari bahan emas yang dinilai cukup mahal.
“Ini berlaku untuk semua anggota DPRD di seluruh Indonesia yang berasal dari PSI. Ini wajib karena instruksi langsung dari DPP,” tegasnya.
Sebelumnya, berdasarkan keterangan Sekretaris DPRD Mamasa Aleksi Losong, ia mengatakan pengadaan pin emas untuk anggota DPRD Mamasa menelan anggaran sekitar Rp240 juta untuk 30 anggota DPRD Mamasa periode 2019-2024. Dan saat ini pin tersebut dalam proses pengadaan.
