Yang panas, yang panas….
**
Dikutip dari TEMPO.CO, Ide Cipta Research & Consulting (ICRC) merilis hasil survei tingkat kepuasan lima tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hasilnya, 73,6 persen responden puas dengan kinerja Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria.
"Tingkat kepuasan publik terhadap Anies tinggi, di atas 70 persen," kata Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli.
Kepuasan atas kepemimpinan Anies ditunjukkan oleh indikator kinerja bagus (26,5 persen), Jakarta lebih rapi (12,6 persen), banyak perubahan (12,6 persen), Anies orangnya pintar (10,4 persen), Anies orangnya ramah (9,7 persen) pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) (,8 persen), dan Anies berwibawa (3,9 persen). Sementara yang puas karena Anies beragama Islam hanya (0,6 persen).
Kemudian 14,1 persen responden tidak puas dengan kinerja Anies-Riza dan 12,4 persen lainnya menjawab tidak tahu. Alasan atas ketidakpuasan itu antara lain kinerja kurang bagus (28,6 persen), pembangunan tidak jelas (17persen), Jakarta tidak berubah (15,3 persen), janji kampanye tidak terpenuhi (13,6 persen), kerja mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap lebih bagus (10,2 persen), Jakarta masih macet (3,4 persen), Jakarta masih banjir (1,7 persen), tidak menyukai Anies (1,7 persen), dan responden tidak tahu atau tidak menjawab (8,5 persen).
**
Tentu kabar baik bagi pendukung Anies, dan sebaliknya, akan semakin membuat panas bagi yang berlawanan.
Tapi survei ini dilakukan di saat yang pas di mana baru saja Anies Baswedan meresmikan JIS. Tentu kemeriahan itu akan memberikan sentimen positif bagi mantan Mendikbud itu.
Namun bila dicermati ada satu hal menarik, yang entah sengaja tidak dipertanyakan dalam kuisioner lembaga survei atau para responden yang justru lupa, yaitu terkait transparansi anggaran. Benar, bukankah terkait transparansi anggaran, Anies bisa saja babak belur nantinya?
Tentu masih ingat bagaimana dulu harga lem begitu mahal? Tentu masih ingat bagaimana fenomena kelebihan bayar di DKI Jakarta? Memang, BPK selalu memberi predikat Wajar tanpa Pengecualian atau WTP. Tapi tetap saja, keraguan boleh saja tetap ada karena fenomena korupsi di Indonesia yang sedemikian ajaibnya itu.
Belum lagi soal pembangunan JIS yang dianggap mahal. Belum lagi soal biaya penyelenggaraan Formula E yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan wakil rakyat DKI Jakarta.
**
Akhirnya survei tetap saja hanya sebatas survei yang hasilnya sangat terpengaruh oleh tren dan momentum.
Realitanya???….
